Foto: Dok detikFinance
Bandung - Pemerintah siapkan empat opsi pengendalian BBM bersubsidi, mulai dari kenaikan harga Premium sampai menahan harga Pertamax di Rp 7.500 per liter.
Hal ini disampaikan Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawadi dalam diskusi dengan wartawan di Hotel Jayakarta, Bandung, Sabtu (16/4/2011).
Opsi pertama adalah melakukan pengaturan pengguna sekaligus penjatahan volume BBM bersubsidi menggunakan alat deteksi radio frequency identification (RFID).
"Artinya, subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua/tiga, dan kendaraan layanan umum, sedangkan kendaraan pribadi diwajibkan menggunakan pertamax," katanya.
Opsi kedua adalah pengaturan pengguna diimbangi dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Maksudnya, subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua/tiga, dan kendaraan layanan umum dengan harga premium Rp 4.500 per liter.
Sementara untuk taksi dan kendaraan pribadi bisa mengonsumsi premium dengan harga yang lebih tinggi, yakni Rp 6.500 per liter.
Opsi ketiga adalah penyesuaian harga BBM diimbangi dengan pemberian subsidi langsung menggunakan alat kendali kartu prabayar. Teknisnya, harga premium dinaikan menjadi Rp 6.500 per liter untuk dikonsumsi semua golongan pengguna kendaraan.
Tetapi khusus pengguna kendaraan plat kuning, roda dua/tiga, dan kendaraan layanan umum akan diberikan subsidi langsung via perbankan.
Opsi keempat atau terakhir adalah pengaturan pengguna sekaligus menyubsidi pertamax dengan mematok harganya sebesar Rp 7.500 per liter. Skema pengaturan pengguna BBM subsidi masih sama, yakni pengguna kendaraan plat kuning, roda dua/tiga, dan kendaraan layanan umum bisa mengonsumsi premium seharga Rp 4.500, sedangkan pengguna kendaraan pribadi hanya boleh pakai pertamax.
Dalam APBN, pemerintah diberikan kesempatan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi sesuai pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10/2010 tentang APBN 2011.
Eddy menyatakan, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan opsi mana yang diambil untuk menahan volume dan anggaran BBM bersubsidi tetap sesuai target dalam APBN 2011. Pasalnya perlu melihat perkembangan harga minyak.
"Skenario dalam menghadapi harga minyak yang tinggi, tapi belum dipilih karena pemerintah melihat dinamika harga minyak karena ada pasti ada implikasi pada APBN, jadi kita buat skenario jaga-jaga," tandasnya.
Dalam APBN 2011, volume BBM bersubsidi ditahan pada 38,6 juta kilo liter dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 95,9 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar